Ijin Usaha

Ijin usaha adalah persetujuan atau pemberian ijin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib mengurus dan memiliki ijin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.

Ada beberapa jenis perijinan usaha berdasarkan klasifikasi besarnya usaha yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha Umum dan Ijin Usaha Khusus. Ijin Usaha khusus misalnya untuk Ijin Usaha Travel, Ijin Usaha Konstruksi, Ijin Usaha Transportasi dll.

Beberapa jenis ijin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut ijin usaha perdagangan, yaitu:

1. SIUP (Surat ijin Usaha Perdagangan)
   Merupakan surat ijin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada pengusaha, firma, CV, PT, koperasi maupun BUMN. Kewajiban pemegang SIUP yaitu melaporkan kepada kepala kantor wilayah Departemen Perdagangan dan Industri atau kantor Departemen Perdagangan yang menerbitkan SIUP apabila perusahaan tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pembelian SIUP.
2. SITU (Surat ijin Tempat Usaha)
   SITU dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kota sepanjang ketentuan Undang-Undang Gangguan mewajibkannya. Dalam menjalankan perusahaan, pengusaha yang bersangkutan wajib menaati syarat-syarat berikut:
   a. Keamanan
   b. Kesehatan
   c. Ketertiband.
   Syarat-syarat lain (mengutamakan tenaga kerja dari sekitarnya dan menjaga keindahan lingkungan, serta penghijauan)
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
   Setiap pribadi yang berpenghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan badan usaha wajib atau harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. NRP (Nomor Register Perusahaan) atau TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
   Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan diwajibkan mendaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, yaitu di Kantor Departemen Perdagangan setempat. NRP disebut juga TDP. NRP/TDP wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum. Nomor NRP/TDP wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
5. AMDAL (Analisis Mengenal Dampak Lingkungan)
   AMDAL adalah suatu hasil studi yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah, dipandang dari beberapa sudut pandang ilmu pengetahuan, yang merupakan dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam suatu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.

Times New Roman Arial (default) Bookman Old Style Comic Sans Ms Courier Georgia Lucida Handwriting Monotype Corsiva Tahoma Trebuchet Ms Verdana 8 10 12 14 16 18 24

Postingan ini dilengkapi fasilitas pengaturan jenis dan ukuran font. Pilih dan atur sesuai selera agar nyaman di mata. Terima Kasih.