Asas Legalitas

Asas legalitas, dalam ilmu hukum pidana sering disebut dengan asas Nullum delictum nulla poena sine lege, menyatakan bahwa keseluruhan masalah hukum pidana harus ditegaskan dengan suatu undang-undang. Asas legalitas dikenal juga dengan terminologi “principle of legality”, “legaliteitbeginsel”, “non-retroaktif”, “de la legalite” atau “ex post facto laws”.

Asas legalitas mempunyai dimensi politik hukum, politik kriminal dan organisasi. Arti politik hukum di sini adalah perlindungan terhadap anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang Pemerintah.

Dimensi politik kriminal di sini dimaksudkan bahwa suatu penerapan yang tegas dari asas legalitas akan memungkinkan warga masyarakat untuk menilai semua akibat merugikan yang timbul dari dilakukannya perbuatan pidana tersebut, dan ini dapat dipertimbangkannya sendiri dengan tepat. Dimensi organisasi di sini menjelaskan bahwa Penerapan asas legalitas yang dikaitkan dengan peradilan pidana, diharapkan adanya perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang Pemerintah.

Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wetteljke strafbepaling).

Times New Roman Arial (default) Bookman Old Style Comic Sans Ms Courier Georgia Lucida Handwriting Monotype Corsiva Tahoma Trebuchet Ms Verdana 8 10 12 14 16 18 24

Postingan ini dilengkapi fasilitas pengaturan jenis dan ukuran font. Pilih dan atur sesuai selera agar nyaman di mata. Terima Kasih.